REKAPITULASI PENCAPAIAN ANGGOTA KOPERASI MERAH PUTIH (KDMP) TIAP DESA SE-KECAMATAN ADIPALA (31-12-2025) [kecamatan] memiliki total jumlah penduduk 102.040 jiwa, yang terdiri dari 51.769 laki-laki dan 50.271 perempuan. Dari keseluruhan populasi tersebut, tercatat 869 orang telah bergabung sebagai anggota Koperasi Merah Putih (KDMP) per pembaruan data Rabu, 31 Desember 2025. Data ini menjadi indikator awal tingkat penetrasi koperasi terhadap masyarakat desa di wilayah Adipala. [desa] sebagai pusat kecamatan memiliki jumlah penduduk terbesar, yaitu 12.966 jiwa (6.581 laki-laki dan 6.385 perempuan). Namun, jumlah anggota KDMP di desa ini baru mencapai 44 orang, atau sekitar 0,34% dari total penduduk desa. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya populasi belum tentu berbanding lurus dengan tingkat partisipasi koperasi. [adiraja] mencatat total penduduk 6.657 jiwa dengan anggota KDMP sebanyak 57 orang atau 0,86%. Sementara itu, [adirejakulon] menunjukkan performa yang sangat menonjol dengan 1.778 penduduk dan 88 anggota KDMP, sehingga persentase keanggotaannya mencapai 4,95%, tertinggi di seluruh desa se-Kecamatan Adipala. [adirejawetan] memiliki 3.894 penduduk dengan 56 anggota, setara 1,44%. Pada kelompok desa berpenduduk menengah, [bunton] memiliki 7.558 jiwa dengan 92 anggota KDMP atau 1,22%, sedangkan [doplang] dengan 5.526 penduduk mencatat 77 anggota atau 1,39%. [glempangpasir] memiliki populasi cukup besar, yaitu 9.502 jiwa, namun anggota KDMP-nya hanya 46 orang, sehingga persentasenya relatif rendah di angka 0,48%. [gombolharjo] dan [kalikudi] menunjukkan kinerja keanggotaan yang stabil. [gombolharjo] dengan 3.843 penduduk memiliki 80 anggota KDMP atau 2,08%, sementara [kalikudi] dengan 7.475 jiwa juga mencatat 80 anggota, namun persentasenya lebih kecil yaitu 1,07%. Kedua desa ini dapat dikategorikan sebagai desa dengan tingkat adopsi koperasi yang cukup baik. Sebaliknya, desa [karanganyar], [karangbenda], dan [karangsari] menunjukkan tingkat partisipasi yang sangat rendah. Karanganyar dengan 4.103 penduduk hanya memiliki 10 anggota (0,24%), Karangbenda 3.641 penduduk dengan 10 anggota (0,27%), dan Karangsari yang berpenduduk 9.024 jiwa hanya memiliki 12 anggota KDMP, atau 0,13%, terendah di seluruh kecamatan. [pedasong] menjadi salah satu desa dengan tingkat partisipasi yang cukup tinggi. Dari 2.055 penduduk, terdapat 50 anggota KDMP, sehingga persentasenya mencapai 2,43%. Sementara itu, [penggalang] yang memiliki 9.980 penduduk mencatat jumlah anggota tertinggi secara absolut, yaitu 95 orang, meskipun persentasenya berada di 0,95%. [welahanwetan] dengan 8.586 penduduk memiliki 22 anggota (0,26%), dan [wlahar] dengan 5.452 jiwa mencatat 50 anggota KDMP atau 0,92%. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa tingkat keanggotaan Koperasi Merah Putih di [kecamatan] masih sangat bervariasi antar desa. Desa dengan populasi kecil cenderung memiliki persentase keanggotaan lebih tinggi, sementara desa berpenduduk besar masih memiliki ruang yang sangat luas untuk pengembangan koperasi. Rekapitulasi ini dapat menjadi dasar strategis bagi pengurus KDMP dan pemangku kepentingan untuk menyusun program sosialisasi, edukasi, dan ekspansi keanggotaan yang lebih terarah dan berbasis data. Sumber : https://adipala.com/blogs/130/Rekapitulasi-Pencapaian-Anggota-Koperasi-Merah-Putih-KDMP-di-16-desa

Kopdes Merah Putih Dorong Inklusi Ekonomi Akar Rumput Program nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) dimaknai sebagai upaya menghidupkan kembali koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Kehadiran koperasi ini diarahkan untuk memperkuat ekonomi lokal, mendorong pemerataan, serta menekan angka kemiskinan di desa dan kelurahan melalui inklusi dan pemberdayaan ekonomi berbasis akar rumput. Saat ini, sekitar 81 ribu koperasi desa dan kelurahan telah terbentuk di berbagai wilayah Indonesia. Kopdes Merah Putih dirancang sebagai wadah usaha bersama yang mampu menggerakkan potensi lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Baca Selengkapnya : https://banyumasraya.com/nasional/kopdes-merah-putih-dorong-inklusi-ekonomi-akar-rumput

27.000 Gedung Koperasi Desa Merah Putih Rampung Dibangun, 35.000 Lainnya Menyusul Pemerintah terus mempercepat pembangunan sarana fisik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan di tingkat desa dan kelurahan. Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, menyampaikan bahwa progres pembangunan fisik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Hingga saat ini, sekitar 27.000 koperasi desa telah menyelesaikan pembangunan sarana fisiknya, sementara sekitar 35.000 koperasi lainnya telah memasuki tahap kesiapan pembangunan. Secara keseluruhan, Ferry menjelaskan bahwa sebanyak 82.000 Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia telah memiliki badan hukum. Capaian tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam memperkuat peran koperasi sebagai motor penggerak perekonomian rakyat di tingkat desa dan kelurahan. Baca Selengkapnya: https://banyumasraya.com/nasional/27-000-gedung-koperasi-desa-merah-putih-rampung-dibangun-35-000-lainnya-menyusul

Anggaran Pembangunan Setiap Gerai Koperasi Desa Merah Putih Capai Rp1,6 Miliar? Ini Penjelasannya Pemerintah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di seluruh Indonesia. Aktivis antikorupsi Madiun Raya, Dimyati Dahlan, menyoroti skema pendanaan program tersebut yang dinilai perlu mendapat pengawasan ketat sejak tahap perencanaan. Dimyati menjelaskan bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 angka 3 huruf (c), setiap KDMP memperoleh alokasi dana sebesar Rp3 miliar. Dana tersebut bersumber dari pinjaman perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dengan jaminan Dana Desa selama enam tahun. Menurut perencanaan pemerintah, dari total anggaran Rp3 miliar tersebut, sekitar Rp1,6 miliar dialokasikan untuk pembangunan fisik gerai KDMP. Sementara sisa anggaran digunakan sebagai modal awal pengadaan barang kebutuhan pokok yang akan diperdagangkan. https://banyumasraya.com/nasional/anggaran-pembangunan-setiap-gerai-koperasi-desa-merah-putih-capai-rp16-miliar-ini-penjelasannya

Integrasi Data Pajak Kopdes Merah Putih Resmi Dimulai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bersama Kementerian Koperasi resmi menjalin perjanjian kerja sama (PKS) untuk mempercepat integrasi sistem pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Penandatanganan PKS tersebut dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dan Deputi Bidang Kelembagaan dan Digital Koperasi Kementerian Koperasi, Henra Saragih, di kantor pusat DJP, Jakarta, belum lama ini. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi nasional pemerintah untuk membentuk sekitar 80 ribu koperasi di seluruh Indonesia. Melalui PKS ini, DJP dan Kementerian Koperasi sepakat mempercepat implementasi integrasi sistem pendaftaran NPWP badan bagi KDKMP. Selain itu, ruang lingkup kerja sama juga mencakup pertukaran dan pemanfaatan data, kegiatan sosialisasi dan edukasi perpajakan, serta bentuk kolaborasi lain yang disepakati kedua belah pihak. Selengkapnya: https://banyumasraya.com/nasional/integrasi-data-pajak-kopdes-merah-putih-resmi-dimulai

Firdaus Azy Mutia Resmi Menjabat Camat Adipala per Januari 2026 Pemerintah Kabupaten Cilacap menetapkan Firdaus Azy Mutia, S.Psi., M.M. sebagai Camat Adipala definitif. Ia resmi dilantik oleh Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, pada 30 Desember 2025, setelah sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Camat Adipala. Memasuki awal masa jabatannya di tahun 2026, Firdaus Azy Mutia langsung menjalankan sejumlah agenda kedinasan. Di antaranya menghadiri acara tasyakuran dan doa bersama dalam rangka menyambut Tahun Baru 2026 yang dirangkaikan dengan pisah sambut pejabat di lingkungan Kecamatan Adipala. Selain itu, pada 5 Januari 2026, Firdaus turut menandatangani Pakta Integritas pejabat pemerintah daerah di hadapan Bupati Cilacap sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Ia juga aktif melakukan pemantauan pelaksanaan seleksi perangkat desa di wilayah Kecamatan Adipala pada awal Januari 2026, guna memastikan proses berjalan sesuai ketentuan dan prinsip transparansi. Informasi terkait struktur organisasi, layanan publik, serta kegiatan resmi Kecamatan Adipala dapat diakses melalui laman resmi Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap.

Kecamatan Adipala Laksanakan Evaluasi Rancangan Perdes APBDes 2026 [adirejawetan] Pemerintah Kecamatan Adipala melaksanakan kegiatan evaluasi Rancangan Peraturan Desa (Perdes) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026 [adirejawetan]. Kegiatan ini digelar di Balai [adirejawetan], Kamis (8/1/2026). Evaluasi dilakukan sebagai bagian dari tahapan pembinaan dan pengawasan pemerintah [kecamatan] guna memastikan perencanaan anggaran desa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah daerah, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Dalam kegiatan tersebut, tim evaluasi dari [kecamatan] bersama pemerintah desa membahas secara rinci struktur APBDes 2026, meliputi pendapatan desa, belanja desa, serta pembiayaan, agar selaras dengan prioritas pembangunan desa dan kebutuhan masyarakat. Melalui evaluasi ini, diharapkan Perdes APBDes Tahun 2026 [adirejawetan] dapat ditetapkan tepat waktu dan menjadi landasan pelaksanaan pembangunan desa yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Camat Adipala Kukuhkan Kasi Pemerintahan dan Kasi Perencanaan Desa Adipala Pemerintah Kecamatan Adipala melaksanakan pengukuhan pejabat desa sebagai upaya memperkuat roda pemerintahan di tingkat desa. Camat Adipala, Firdaus Azy Mutia, S.Psi., M.M., secara langsung melantik dan mengambil sumpah jabatan Kepala Seksi Pemerintahan serta Kepala Seksi Perencanaan Desa Adipala, Selasa (6/1/2026). Prosesi pelantikan berlangsung khidmat di Aula Kantor Desa Adipala dan dihadiri oleh Kepala Desa Adipala, jajaran perangkat desa, serta sejumlah tokoh masyarakat setempat. Dalam sambutannya, Camat Firdaus menegaskan bahwa pengisian jabatan tersebut bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian dari komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Ia menekankan pentingnya integritas, tanggung jawab, serta kemampuan adaptasi terhadap dinamika dan kebutuhan masyarakat desa. Pejabat yang baru dikukuhkan diharapkan mampu menjalankan amanah jabatan dengan disiplin, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Camat Firdaus juga menyampaikan keyakinannya bahwa pejabat yang dilantik memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai untuk mendukung pembangunan desa serta memperkuat tata kelola pemerintahan Desa Adipala ke depan. Pengukuhan ini diharapkan dapat mendorong kinerja pemerintahan desa yang semakin optimal, responsif, dan akuntabel dalam melayani masyarakat.

Purbaya Tegaskan Sebagian Dana Desa Ditahan untuk Kopdes Merah Putih Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa sebagian Dana Desa Tahap II Tahun 2025 ditahan pemerintah pusat untuk mendukung pembiayaan program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih. Total pencairan Dana Desa tahap II tahun ini mencapai sekitar Rp7 triliun. Purbaya menyatakan kebijakan tersebut tidak akan diubah meskipun mendapat protes dari kepala desa di berbagai daerah. Pemerintah, menurutnya, tetap konsisten menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. “Ada sebagian dana yang ditahan untuk pembiayaan Koperasi Merah Putih. Kebijakan ini tidak kami ubah meskipun ada aksi demonstrasi,” ujar Purbaya dalam media briefing di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (23/12/2025). Ia menjelaskan, perubahan skema penggunaan Dana Desa dilakukan seiring pelaksanaan program Kopdes Merah Putih. Dari total alokasi Dana Desa sekitar Rp60 triliun per tahun, pemerintah merencanakan sekitar Rp40 triliun dialokasikan untuk mencicil pembiayaan pembangunan Kopdes Merah Putih selama enam tahun ke depan. Baca selengkapnya: https://banyumasraya.com/nasional/purbaya-tegaskan-sebagian-dana-desa-ditahan-untuk-pembiayaan-kopdes-merah-putih